REGULASI

  1. UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  Tentang Aparatur Sipil Negara [PDF]
  2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017  Tentang  Manajemen PNS [PDF]
    • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2020  Tentang  Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS [PDF]
  3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 Tentang Manajemen PPPK [PDF]
  4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [PDF]
  5. PERATURAN KEPALA BKN NO. 24 TAHUN 2017  Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS [PDF]
  6. PERATURAN KEPALA BKN NO. 1 TAHUN 2013  Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No, 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil [PDF]
  7. PERATURAN KEPALA BKN NO. 21 TAHUN 2010  Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [PDF]
  8. PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEIAKSANAAN MUTASI [PDF]
    • SURAT EDARAN BKN NO. 3/SE/VIII/2019 Tentang PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEIAKSANAAN MUTASI [PDF]
  9. PERATURAN WALIKOTA BATAM 26 TAHUN 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam [PDF]
  10. SURAT EDARAN NO. 121 TAHUN 2018  Tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. [PDF]
    • KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM NO. 114/BKPSDM-HK/X/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Permintaan dan Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. [PDF]
  11. SURAT EDARAN NO. 125 TAHUN 2017  Tentang Ketentuan Pakaian Dinas Bagi PNS dan Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. [PDF]
  12. SURAT EDARAN NO. 65 TAHUN 2016 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam [PDF]  
  13. SURAT EDARAN NO. 47 TAHUN 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam [tautan]  
  14. SURAT EDARAN NO. 482 TAHUN 2018  Tentang  Netralitas Aparatur Sipil Negara ( ASN ), Kampanye oleh Pejabat Negara lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara  [PDF]