sosialisasi

2 posts

Sosialisasi Pengelolaan Aplikasi Kinerja

BKPSDM, Batamcenter – Pemerintah Kota Batam melaksanakan sosialisasi pengelolaan aplikasi kinerja sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 11 – 12 Juli 2023 yang bertempat di Aula Engku Hamidah Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Batamcenter. Peserta sosialisasi berjumlah 180 (serratus delapan puluh) orang yang dibagi dalam 2 (dua) hari. Peserta terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta staf yang membidangi kepegawaian.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setdako Batam, Drs Heriman, HK, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam, Ratnawati, SE, selaku Narasumber Kabid. Pengembangan dan Supervisor Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn, dan Analis Kepegawaian Muda Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Dina Febrianti, S.SI., M.Si.

Tujuan dari Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman informasi kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penerapan dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dan menyamakan presepsi terkait penerapan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. (NR)

Related Images:

Sosialisasi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja ASN Pemerintah Kota Batam berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 1-2 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Embung Fatimah, Kantor Walikota Batam Lantai IV.

Peserta sosialisasi berjumlah dari 100 orang terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan di siarkan live di Youtube BKPSDM Kota Batam. Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan Setdako Batam, Demi Hasfinul Nasution, S.H, M.SI, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Dra. Hasnah.

Dalam laporannya, Kepala BKPSDM Kota Batam menyampaikan pengelolaan kinerja pegawai bertujan untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal dengan memaksimalkam kompetensi keahlian dan atau keterampilan. Sehingga pada akhirnya hasil pengelolaan kinerja pegawai tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang tepat. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) memberikan pemahaman dan informasi kepada para pejabat pengelola kepegawaian di perangkat daerah mengenai penerapan dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, dan (2) menyamakan presepsi penerapan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan ini dibuka oleh oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan Setdako Batam mewakili Walikota Batam, pada kesempatan ini Demi Hasfinul Nasution, S.H, M.SI menyampaikan masih banyak PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang belum memahami tentang pengelolaan kinerja sesuai dengan Permenan RB Nomor 6 Tahun 2022, kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam agar sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh 2 (dua) narasumber. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Regional XII Pekanbaru, Wisudo Putro N, S.H, M.KN. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Regional XII Pekanbaru menyampaikan permenpan RB nomor 8 Tahun 2021 diperbaharui dengan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 dikarnakan pada saat itu permenpan Nomor 8 Tahun 2021 belum mengatur terkait PPPK sehingga dalam Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 disebutkan judulnya menjadi Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara artinya meliputi PNS dan PPPK yang artinya penyusukan SKP PNS dan PPPK sama. Penilaian kinerja sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tidak penggunakan nilai lagi karena cukup dengan jempol atau jempol terbalik, senyum atau cemberut.

Materi kedua disampaikan oleh Staff Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Regional XII Pekanbaru, Herlan Fitriyanto, S.I.P. Staff Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Regional XII Pekanbaru menyampaikan dalam menyusun SKP bisa melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu kulitatif dan kuantitatif. Untuk menentukan pengukuran kualitatif atau kuantitatif dilihat dari jabatannya dan harus disetujui oleh atasan yang bersangkutan. Menyusun SKP JPT sumbernya dari perjanjian kinerja mutlak harus ada. Jika nanti perjanjian kinerja sudah dituangkan dalam format SKP akan terlihat apakah SKP dari JPT sudah komperhensif atau belum, ciri – ciri SKP JPT yang komperhensif adalah seluruh butir yang ada pada SKP sudah terbagi kepada bidang – bidang atau sekretaris yang ada di bawah JPT.

Related Images: