Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat nomor B/1625/M.SM.01.00/2021 tanggal 10 November 2021 menyampaikan materi pokok (kisi-kisi) soal SKB agar para peserta seleksi CPNS formasi tahun 2021 ini dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengat CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Silahkan unduh surat yang dimaksud dari tautan di bawah.
Komisi I DPRD Kabupaten Karimun melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam pada Kamis, 28 Oktober 2021 membahas tentang mekanisme penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Karimun dipimpin oleh Sekretaris Komisi I, Rudiansyah, dan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi, Ratnawati, SE.
Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan PT.Bank Mandiri Taspen Kantor Kas Batam mengadakan Sosialisasi Ketaspenan untuk ASN yang akan memasuki masa pensiun (BUP) tahun 2021 s.d. 2022. sebanyak 144 orang yang akan memasuki masa pensiun dlm pembukaan acara tersebut langsung dihadiri Sekretaris Daerah, H. Jefridin,M.pd. dan Kepala BKPSDM Kota batam, Dra. Hasnah serta didampingi Kabid PPIF BKPSDM Kota Batam Ratnawati,SE
Jumat, 15 Oktober 2021 bertempat di aula lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Wali Kota Batam, Bapak H. Muhammad Rudi melantik 6 (enam) PNS Pemerintah Kota Batam untuk menjabat pada jabatan baru dalam kategori Jabatan Tinggi Pratama (JPT), Administrator, dan Pengawas.
Berikut ini adalah kelima PNS tersebut berserta jabatan barunya:
Dua penghargaan sekaligus diterima oleh Pemerintah Kota Batam dalam acara Penyerahan BKN Award 2021 di gedung Walikota Batam pada Jumat 1 Oktober 2021. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Walikota Batam, Bapak Muhammad Rudi, dari Sekretaris Utama BKN, Ibu Imas Sukmariah. Dalam kesempatan tersebut, baik Walikota Batam maupun Sekretaris Utama BKN sama-sama menyampaikan bahwa dengan pengahargaan tersebut diharapkan para pegawai semakin meningkatkan kinerjanya.
Sejatinya penghargaan tersebut telah diumumkan dalam Rakornas Kepegawaian 2021 di Bali pada 1 Juli 2021. Pemerintah Kota Batam yang masuk dalam kelompok pemerintah kota tipe A bersaing dengan kota-kota besar lain di Indonesia seperti Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Meda dan lain-lain, memperoleh penghargaan terbaik pertama dalam Implementasi Kinerja dan terbaik kedua dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.
Selain Pemerintah Kota Batam, pemerintah daerah lain di Kepulauan Riau yang menerima BKN Award 2021 adalah Pemerintah Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulaian Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Juli 2021 telah menetapkan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 dalam Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1023 Tahun 2021.
Dalam diktum KESEPULUH keputusan tersebut dinyatakan bahwa setiap peserta seleksi harus memenuhi nilai minimal (passing grade): 65 (enam puluh lima) untuk TWK, 80 (delapan puluh) untuk TIU, dan 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
Selain itu dalam diktum KETUJUH BELAS, jabatan Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Pendidik Klinis harus memenuhi nilai minimal: 80 (delapan puluh) untuk TIU, dan 311 (tiga ratus sebelas) untuk Total Nilai SKD.
Batam, 30 Agustus 2021
Hari ini (Senin, 30/8) Bapak Wakil Walikota Batam, H. Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si., menyerahkan SK Pensiun PNS Pemerintah Kota Batam purna bhakti Agustus dan September 2021. Selain SK Pensiun, beliau juga menyerahkan sagu hati dari KORPRI Kota Batam kepada para purnawan.
Para purnawan yang menerima SK pada kesempatan tersebut adalah:
Hadir dalam acara tersebut Plt. Ketua KORPRI Kota Batam (yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Batam), Drs. Yusfa Hendri, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Drs. Hasnah, Ketua PWRI Kota, H. Yusron Roni, dan pengurus KORPRI dan PWRI Kota Batam yang lain.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan penyesuaian jadwal seleksi CASN 2021. Kesempatan kali ini penyesuaian dikhususkan untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK Guru) sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 4390/B/GT.00.00/2021 tanggal 9 Agustus 2021 mengenai Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru PPPK.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi adalah 10 s.d. 11 Agustus 2021 kecuali Jadwal Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai jadwal yang berbeda.
Sebagaimana yang disampaikan dalam Hasil Seleksi Administrasi CASN 2021, hasil seleksi administrasi PPPK Guru dapat dilihat di portal resmi SSCASN. Jadi pelamar dapat mengetahui hasil seleksi atau status lamarannya melalui akun SSCASN masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tertera dalam portal PPPK Guru Kemendikbudristek. Dalam portal tersebut juga disebutkan bahwa pertanyaan terkait seleksi PPPK Guru dapat disampaikan melalui laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact.
Berikut adalah Surat BKN perihal Penyesuaian kembali jadwal tahapan Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2021:
Penyesuaian-kembali-jadwal-tahapan-Pelaksanaan-Seleksi-PPPK-Guru-
Batam, 30 Juni 2021
Sebanyak lima pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam masuk masa pensiun. Secara resmi, Surat Keputusan diserahkan langsung oleh Sekda Batam, Jefridin Hamid, Rabu (30/6/2021).
“Terima kasih atas pengambdian selama ini. Setelah pensiun, diharapkan tetap berkontribusi dalam pembangunan Kota Batam,” ujar Jefridin.
Adapun pegawai yang masuk masa pensiun tersebut yakni Dece Awida Ria dari Inspektorat, Effi Riauto dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Nurhailis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Lisbet Silalahi dari Disnaker, dan M Taher dari Kecamatan Galang.
“Semoga apa yang sudah dilakukan selama menjadi abdi negara bisa menjadi amal ibadah dan menjadi nilai kebaikan untuk bersama,” ujarnya.
Jefridin juga mengajak para pensiunan agar tetap memeberikan masukan dan pemikiran demi kebaikan Batam ke depan. Di kesempatan itu, Jefridin juga menyerahkan saguhari dari Korpri Kota Batam.
“Meski sudah pensiun, harus tetap aktif dan terus mendukung semua program pemerintahan,” katanya.
Sumber: https://www.instagram.com/p/CQvB6tzMUgJ/ (IG @mcpemkobatam)
Batam, 20 Juni 2021
Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor. 712 Tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 01 Tahun 2021 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, Walikota Batam menerbitkan Surat Edaran tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021.
Surat Edaran ini merupakan upaya mendukung percepatan penanganan COVID-19 serta memberi pedoman bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. Adapun perubahan yang dimaksud dalam Surat Edaran adalah sebagaimana Surat Keputusan Bersama, yaitu:
Hal yang menjadi pertimbangan adalah jumlah kasus dan jumlah kematian makin meningkat dan meluas lintas wilayah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) – dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Keputusan Presiden Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang menyatakan bahwa COVID 19 merupakan jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
